autocad

SISTEM PEMBERIAN HAK DESAIN INDUSTRI

Oleh Ir. Robinson Sinaga, SH., LL.M
* 

(Tulisan ini telah dimuat di Media HKI Vol. II/No. 2, April 2005, hal 14-18) 

Desain industri menempati posisi diantara daerah konstruksi mekanis (mechanical constructions) yang berada dibawah sistem paten dan kreasi estetis yang bersifat artistik yang berada dibawah sistem hak cipta.
[1] Jadi subyek dari desain industri adalah “arts and crafts” yang lebih mengutamakan sifat dekoratif daripada fungsi dan artistik. Batasan antara subyek paten dan subyek desain industri memang tidak jelas. Paten memberikan perlindungan terhadap konsep fungsi dan tidak mencakup hal-hal yang bersifat dekoratif, sebaliknya desain industri memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat dekoratif dan tidak untuk yang bersifat fungsional. Namun adalah dimungkinkan suatu produk atau barang dapat memenuhi baik kriteria subyek paten maupun desain industri. 
Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum terhadap desain industri sejak 20 Desember 2000 melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UUDI).
Dalam UUDI, desain industri didefinisikan sebagai “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.” 
Dari definisi tersebut, salah satu persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai desain industri adalah bahwa kreasi bentuk tersebut harus memberikan kesan estetis. Ada tidaknya kesan estetis yang diberikan oleh suatu kreasi hanya dapat diketahui apabila kreasi tersebut dapat dilihat oleh mata. Dengan demikian, desain industri dapat disederhanakan menjadi kreasi bentuk pada suatu produk atau produk itu sendiri yang dapat dilihat dengan mata. Konsekuensinya, kreasi bentuk yang tidak dapat dilihat dengan mata dapat diartikan bukan merupakan suatu desain industri. Namun, karena UUDI tidak secara jelas dan tegas mengatur mengenai hal ini, kreasi bentuk apa saja yang dianggap “unik dan aneh” dapat dikategorikan sebagai desain industri.
Penilaian apakah suatu kreasi itu memberikan “kesan estetis” akan menimbulkan perdebatan karena tidak adanya standar yang mengatur tentang pengertian “kesan estetis” itu sendiri. Kesan estetis adalah suatu hal yang abstrak yang dapat berbeda bagi setiap orang. Sebagai contoh, si A dapat saja mengatakan bahwa suatu kreasi bentuk itu memberikan kesan estetis bagi dia, tetapi mungkin bagi si B kreasi bentuk tersebut tidak memberikan kesan estetis. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kreasi bentuk apa saja pada suatu produk apa saja dapat dikategorikan sebagai desain industri. 
Desain industri diberi atas dasar permohonan. Dalam Pasal 24 UUDI disebutkan Direktorat Jenderal HKI melakukan pemeriksaan administratif terhadap setiap permohonan desain industri. Pemeriksaan administratif dalam hal ini hanya mencakup pemeriksaan apakah desain industri yang dimohonkan pendaftarannya bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan (Pasal 4 UUDI), dan pemeriksaan persyaratan permohonan yang mencakup formulir, contoh fisik dan atau gambar dan biaya. Pemeriksaan terhadap persyaratan utama dari desain industri, yaitu unsur produk (barang) yang padanya desain industri diaplikasikan, tidak diatur dalam UUDI sehingga Direktorat Jenderal HKI tidak melakukan pemeriksaan ini. Demikian juga definisi produk (barang) tidak terdapat dalam UUDI sehingga dapat ditafsirkan bahwa barang apa saja dapat dianggap memenuhi pengertian “barang atau produk atau komoditas industri atau kerajinan tangan” yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDI. Namun pengertian “barang atau produk atau komoditas industri atau kerajinan tangan” yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUDI seharusnya ditafsirkan sebagai produk yang dapat dibuat secara industri yang dapat dibuat berulang-ulang.
[2] Oleh karena itu, disamping pemeriksaan administratif yang diatur dalam Pasal 24 dan 18 UUDI, pemeriksaan persyaratan unsur “produk (barang)” harus dilakukan guna menghindari diterimanya pendaftaran barang alami yang terbuat sebagian besar dari bahan alami, misalnya ornamen yang menggunakan burung yang diawetkan,[3] yang tidak dapat diproduksi berulang-ulang dengan skala industri, yang bukan lingkup desain industri. 
Sistem pemberian hak desain industri pada umumnya dikelompokkan kedalam dua kelompok. Pertama, hak desain industri diberikan setelah desain industri yang dimohonkan pendaftarannya melalui tahapan pemeriksaan (substantif). Sistem ini biasanya disebut sistem pemberian hak melalui sistem pemeriksaan. Dalam sistem ini, negara, dalam hal ini kantor yang berwenang menanganinya, adalah bersifat aktif. Kedua, hak desain industri diberikan secara langsung tanpa melalui tahapan pemeriksaan (substantif), jika tidak ada keberatan atau oposisi, dan jika ada keberatan, pemeriksaan dilakukan dengan cara membandingkan desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dan “keberatan”. Sistem yang kedua ini biasanya disebut sistem oposisi. Dalam sistem ini, negara bersifat pasif dimana negara tidak bertindak jika tidak ada oposisi. 
Sistem pemberian hak desain industri di Indonesia menganut sistem oposisi. Hal ini terlihat dari Pasal 29 ayat (1) UUDI yang berbunyi:

“Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.” 

Dari pasal tersebut dapat dimengerti bahwa pemeriksaan substantif guna memeriksa persyaratan “baru” yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UUDI tidak dilakukan bila pada masa pengumuman desain industri yang bersangkutan tidak ada keberatan atau oposisi. 

Dalam sistem oposisi ini, peranan yang aktif dari masyarakat sangat diharapkan melalui pengajuan keberatan atau oposisi terhadap desain-desain industri yang dianggap tidak pantas untuk diberi hak desain industri. Pengajuan keberatan atau oposisi dapat disampaikan ke Direktorat Jenderal HKI hanya pada masa pengumuman dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya.
[4] Dengan kata lain, para pihak yang keberatan terhadap pendaftaran permohonan desain industri hanya mempunyai waktu 3 bulan untuk memberi atau mendaftarkan keberatannya ke Direktorat Jenderal HKI. Karena keberatan atau oposisi hanya dapat diajukan pada masa pengumuman, maka pengumuman desain industri ini sangat memegang peranan yang penting dimana masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mendapatkan informasi atau mengakses informasi pengumuman desain industri yang diumumkan. Dalam Pasal 25 ayat (1) UUDI disebutkan bahwa pengumuman desain industri ditempatkan pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat. Namun, dalam prakteknya sekarang ini pengumuman desain industri hanya ditempatkan pada suatu papan pengumuman yang hanya tersedia di Direktorat Jenderal HKI, Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten. Cara pengumuman yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal HKI ini dapat dikatakan sangat tidak memadai karena masyarakat mungkin tidak semuanya dapat datang setiap kali ada pengumuman ke Direktorat Jenderal HKI di Tangerang dan terutama masyarakat yang bertempat tinggal di luar Tangerang atau bahkan yang bertempat tinggal di luar Provinsi Banten akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak mungkin datang ke Direktorat Jenderal HKI hanya untuk melihat pengumuman desain industri.









Karena keterbatasan pengumuman ini, desain-desain industri yang diumumkan yang mungkin telah lama dipakai oleh masyarakat atau mungkin telah dimiliki oleh pihak lain sangat mungkin tidak akan mendapat keberatan atau oposisi pada masa pengumumannya. Akibatnya, desain-desain industri yang tidak layak diberi hak monopoli yang demikian dapat diberi hak desain industri oleh Direktorat Jenderal HKI. Sebagai contoh, desain industri “Anak Kunci” Nomor ID 0 000 279, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1, jauh sebelum Indonesia mengenal sistem desain industri sudah ditemui penulis di pasaran.







Gambar 1

Dengan diberinya hak desain industri kepada pemilik desain industri dalam contoh di atas, pemilik dapat mengambil tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap pihak-pihak yang sepatutnya tidak pantas untuk itu. Akibatnya pihak-pihak yang telah lama memproduksi atau menggunakan desain industri “anak kunci” yang demikian, jika digugat oleh pemilik desain industri tersebut, dapat menerima akibat sebagaima diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000.



Mengingat pentingnya “pengumuman” desain industri dalam sistem desain industri Indonesia, adalah perlu dipikirkan cara pengumuman yang lebih baik dimana masyarakat dapat dengan mudah mendapatkannya. Penyediaan “pengumuman” melalui suatu database yang dapat diakses on-line melalui Internet adalah suatu alternatif yang perlu dipertimbangkan. Namun, alternatif ini mungkin tidak sepenuhnya merupakan cara yang benar-benar dapat mengatasi masalah akses informasi pengumuman desain industri mengingat masyarakat, khususnya yang berada di daerah-daerah tertentu, belum menggunakan Internet.



Dalam sistem oposisi, pemeriksaan tidak dilakukan secara otomatis. Pemeriksaan akan dilakukan jika terdapat keberatan atau oposisi terhadap desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Jika tidak ada keberatan atau oposisi, maka pemeriksaan tidak akan dilakukan dan permohonan desain industri langsung diberi hak setelah melewati masa pengumuman. Dalam hal terdapat keberatan atau oposisi terhadap suatu permohonan desain industri, sistem pemeriksaan diberlakukan. Dalam sistem pemeriksaan ini, persyaratan “baru” yang diatur dalam Pasal 2 UUDI dijadikan dasar untuk pemberian hak desain industri. Dalam penentuan persyaratan “baru” tersebut, desain industri yang dimohonkan pendaftarannya dibandingkan hanya dengan informasi atau data yang terdapat dalam dokumen keberatan atau oposisi tersebut.

Dalam hal hak desain industri diberi oleh negara dengan sistem oposisi, adalah dapat diperdebatkan sejauhmana keabsahan pemegang hak tersebut dalam hal mengambil tindakan penuntutan terhadap pihak lain yang dianggap melanggar haknya. Hal ini mengingat desain industri yang diberi hak kepadanya masih perlu diperdebatkan apakah hak tersebut tepat diberi kepadanya karena pemberian hak tersebut tidak melalui pengecekan apakah benar si pemegang hak adalah pihak yang legitimate untuk itu. Adalah tidak adil jika hak desain industri yang diberikan tanpa pemeriksaan atau pembandingan dengan desain-desain industri atau produk-produk yang telah ada dipasaran dapat digunakan untuk mengambil tindakan penuntutan terhadap pihak lain. Untuk itu perlu dipikirkan, dalam sistem oposisi yang demikian, apakah tidak sebaiknya, sebelum mengambil tindakan hukum, desain industri yang telah diberikan tersebut diharuskan menempuh tahapan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dimana dalam hal ini dilakukan pemeriksaan dengan membandingkan desain industri tersebut dengan data-data, informasi dan bahan-bahan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan pendaftaran desain industri tersebut. Hal ini guna mendapatkan legitimasi yang adil yang akan digunakan sebagai dasar penuntutan. Untuk melakukan pemeriksaan dimaksud, Direktorat Jenderal HKI memang harus menyediakan database sebagai bahan pembanding.



Korea Selatan disamping menganut sistem pemeriksaan juga menganut sistem oposisi (Non-Substantial Examination System).
[5] Sistem oposisi ini mulai diberlakukan di Korea Selatan sejak 1 Maret 1998. Sistem oposisi ini hanya diperuntukkan untuk short-term life-cycle products.[6] Tujuan dari sistem oposisi ini adalah untuk mempercepat proses untuk mendapatkan hak desain industri untuk produk-produk tertentu.[7] Dalam sistem oposisi di Korea Selatan ini, pemeriksaan yang dilakukan terhadap suatu permohonan desain industri hanyalah pemeriksaan administratif dan pemeriksaan apakah desain industri yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan moralitas dan ketertiban umum. Jika permohonan desain industri telah memenuhi persyaratan administratif dan desain industri tersebut tidak bertentangan dengan moralitas dan ketertiban umum, kantor yang berwenang akan menerima pendaftaran dari permohonan desain industri tersebut tanpa melakukan pemeriksaan substantif.[8]



Dapat disimpulkan, dalam sistem oposisi adalah dimungkinkan pemberian hak desain industri terhadap desain-desain industri yang seharusnya tidak berhak mendapat monopoli karena desain industri tersebut sudah menjadi milik umum. Disamping itu, dalam sistem ini dimungkinkan terjadinya pemberian hak desain industri lebih dari satu kali terhadap satu desain industri kepada pihak-pihak yang berbeda.

Sistem pemberian hak desain industri di Indonesia perlu dipikirkan untuk menganut dua sistem, yaitu sistem oposisi dan sistem pemeriksaan. Sistem oposisi dipertahankan guna pemberian hak desain industri yang cepat dan sederhana, sedangkan sistem pemeriksaan bertujuan untuk memberi hak desain industri melalui penyaringan sehingga terhindar pemberian hak yang tidak semestinya. Pemilihan terhadap salah satu sistem ini sebaiknya diserahkan kepada pemohon pada saat mengajukan permohonannya.

Comments